Inggris, yakangEDU, Sekolah Swasta Aman dari PPN – Di malam sebelum sarapan, saat membuka berita dari luar negeri di media sosial, kita dikejutkan dengan isu hangat yang membahas keberlangsungan sekolah swasta di Inggris. Menariknya, meski sekolah-sekolah swasta aman dari beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk saat ini, Pemerintah Inggris ternyata telah mengatur ulang sejumlah aturan yang mempengaruhi sekolah-sekolah ini. Bagaimana dampaknya? Mari kita selami lebih dalam kisahnya.
Sekolah Swasta, Masih Tegak Meski Berada di Bawah Bayang-Bayang PPN
Selama sepuluh tahun terakhir, lebih dari 80 sekolah swasta di Inggris menutup pintunya setiap tahun. Data resmi bahkan menunjukkan tren ini tetap stabil sejak Partai Buruh mengumumkan rencana mengenakan PPN pada biaya sekolah. Meski terlihat sebagai kebijakan biasa, banyak yang melihatnya sebagai ancaman serius bagi sekolah-sekolah swasta di Inggris. Media lokal dan sejumlah laporan telah mengaitkan penutupan sekolah swasta dengan kebijakan ini, terutama untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi sekolah-sekolah negeri.
Reaksi Konservatif, Kebijakan yang Meningkatkan Tekanan di Sektor Publik
Partai Konservatif dan para pendukung sekolah swasta pun angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa kebijakan Partai Buruh ini justru berpotensi menutup lebih banyak sekolah swasta, yang akhirnya membebani sekolah-sekolah negeri. Kemi Badenoch, kandidat kuat untuk menggantikan posisi Perdana Menteri Rishi Sunak, menyatakan bahwa kebijakan ini harus segera dicabut jika ia memimpin negara. Namun, statistik dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa tren penutupan ini sudah berlangsung sejak lama, terlepas dari rencana pengenaan PPN tersebut.
Data Menunjukkan Tren Lama yang Berlanjut
Sejak 1987, saat pemerintah mulai mengumpulkan data, sebanyak 2.583 sekolah swasta telah dibuka dan 2.674 sekolah lainnya telah tutup. Bahkan dalam dekade 2013 hingga 2023, ada 847 sekolah swasta yang berhenti beroperasi—hampir 85 sekolah setiap tahunnya. Laporan 2024 mencatat bahwa 46 sekolah swasta telah tutup hingga awal Oktober, sedikit di bawah rata-rata tahunan, sementara 77 sekolah baru telah dibuka. Data ini mengisyaratkan bahwa penutupan dan pembukaan sekolah swasta adalah tren yang terus berulang, bukan karena kebijakan pajak semata.
Dampak Kebijakan PPN Mulai Dirasakan Januari Mendatang
Meski data menunjukkan bahwa dampak kebijakan PPN belum terlihat nyata, mulai Januari mendatang, PPN pada biaya sekolah diperkirakan akan membawa perubahan signifikan. Dalam beberapa bulan terakhir, Daily Telegraph melaporkan sembilan sekolah swasta tutup dengan alasan perubahan ini. Namun, para pengamat percaya bahwa penutupan tetap terjadi dalam kisaran rata-rata, dan penyebab utamanya seringkali adalah pengelolaan yang kurang efektif dari pihak sekolah.
Sementara itu, pemerintah juga memutuskan untuk menghilangkan penilaian sekolah berdasarkan persentase siswanya yang berkuliah di universitas ternama seperti Russell Group, Oxford, dan Cambridge. Upaya ini bertujuan agar para lulusan lebih memiliki pilihan luas, termasuk pendidikan kejuruan. Pemimpin universitas pun menyambut baik perubahan ini, mengkritik penekanan pada Russell Group yang mengarahkan siswa pada kelompok universitas tertentu.
Menyambut Perubahan Sistem Pendidikan yang Lebih Luas
Perubahan kebijakan ini mendapat respon dari para ahli pendidikan. Nick Hillman, Direktur Higher Education Policy Institute, menyatakan bahwa langkah ini tepat agar siswa memiliki kebebasan memilih universitas. DFE (Departemen Pendidikan) tetap akan menilai kinerja sekolah berdasarkan proporsi siswa yang masuk ke universitas “tarif tinggi,” yang mencakup universitas-universitas dengan nilai masuk terbaik.
Namun, sebagian pihak mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap mobilitas sosial. Lee Elliot Major, Profesor Mobilitas Sosial dari Universitas Exeter, menyatakan bahwa langkah ini dapat mengurangi tekanan pada universitas elit untuk meningkatkan akses bagi semua lapisan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga mendukung pilihan karier kreatif dan kejuruan.
Pelajaran yang Perlu Diambil
Kebijakan yang berubah terus-menerus ini mengingatkan kita bahwa dunia pendidikan adalah cermin dari dinamika sosial dan ekonomi sebuah negara. Bagi Inggris, menjaga keberagaman pilihan pendidikan tetap terbuka bagi semua kalangan adalah tantangan yang nyata, terlebih di tengah kebutuhan akses pendidikan yang setara. (ye)**
Source : Sumber Luar Negeri
