Kebijakan Pendidikan Butuh Pembenahan Serius!
Jakarta, yakangedu.com – Sorotan Kritis Wapres Gibran di Rakor – Pagi ini, ada sorotan penting dari Wakil Presiden Gibran yang menyoroti tantangan besar dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini butuh pembenahan serius! Apa saja yang disampaikan Wapres?
Sorotan Kritis Wapres Gibran di Rakor
Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming, hadir di tengah Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan yang berlangsung pada Senin pagi (11/11/2024) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan. Ditemani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Wapres Gibran memberikan sorotan kritis terhadap berbagai isu kebijakan pendidikan yang terus menjadi permasalahan di setiap tahunnya.
Dalam kesempatan ini, Wapres menyoroti beberapa kebijakan penting, khususnya mengenai kebijakan zonasi, perlindungan guru, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa. Sorotan ini menjadi perhatian besar karena dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan hasil yang merata di seluruh wilayah.
Mengapa Kebijakan Zonasi Perlu Evaluasi?
Wapres Gibran menekankan pentingnya evaluasi kebijakan zonasi. Menurutnya, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala terutama pada distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata.
“Program zonasi, menurut Wakil Presiden, merupakan inisiatif yang positif, namun tantangan terkait kesiapan infrastruktur dan sumber daya di berbagai daerah perlu diperhatikan. Dengan pernyataan ini, Wapres ingin membuka dialog lebih lanjut agar zonasi dapat dioptimalkan demi pemerataan akses pendidikan yang lebih baik.
Perlindungan Guru dan Siswa, Komitmen Menjaga Lingkungan Sekolah Aman
Dalam pidatonya, Wapres juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi guru dan siswa. Ia menyampaikan harapan agar sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua pihak. “Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman adalah kunci keberhasilan proses belajar-mengajar. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” tegasnya. Ini menjadi ajakan bagi semua pihak, khususnya dinas pendidikan di daerah, untuk memperketat pengawasan agar kekerasan di lingkungan sekolah dapat dicegah.
Infrastruktur Pendidikan, Urgensi yang Harus Dijawab
Wakil Presiden tidak hanya menyoroti masalah zonasi dan perlindungan guru, tetapi juga mendesak perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan yang lebih memadai guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Ia mengingatkan agar anggaran pendidikan yang telah disiapkan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. “Ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Anggarannya sudah ada. Tidak boleh ada lagi korban akibat bangunan sekolah yang tidak layak! Setiap anak harus belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan pernyataan ini, Wapres mengajak semua pihak terkait untuk berperan aktif dalam memastikan fasilitas pendidikan yang aman dan layak.
Pendidikan Teknologi Sejak Dini, Perlu Menyiapkan Generasi Ahli Teknologi
Gibran juga mendukung inisiatif pendidikan teknologi sejak dini. Program belajar coding dan matematika bagi anak-anak Indonesia akan disiapkan sebagai upaya mencetak generasi ahli teknologi masa depan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, Wapres melihat pendidikan ini sebagai langkah krusial bagi Indonesia agar bisa bersaing di era digital.
Menjaga Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Di akhir arahannya, Wapres Gibran mengingatkan para Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). “Program ini harus kita kawal dengan sungguh-sungguh, agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Program MBG ini bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa, khususnya di daerah yang mengalami keterbatasan akses pangan.
Membangun Sinergi untuk Pemerataan Pendidikan di Seluruh Indonesia
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan mutu pendidikan yang merata di seluruh tanah air. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK juga menjadi bahasan utama karena peran strategisnya dalam memastikan akses pendidikan yang berkualitas.
Dengan melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, diharapkan solusi-solusi yang dirumuskan bisa lebih relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, daya tampung yang tak merata, dan distribusi guru yang belum optimal di berbagai wilayah diharapkan bisa segera teratasi melalui sinergi yang kuat ini.
Akankah Pembenahan Ini Berjalan Efektif?
Sorotan kritis Wapres Gibran di rakor ini membawa harapan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dengan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan merata, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang berkualitas dan mendukung. Mari kita nantikan bagaimana langkah konkret ini akan diterapkan di lapangan. (yl/ye)**
Source : Laman Kementerian Sekretariat Negara, & berbagai media lainnya
